UNIMOF Gelar Kuliah Tamu Bersama Ketua DPRD Sikka, Bahas Demokrasi Lokal dan Tantangan Demokrasi di Era Digital

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat wawasan kebangsaan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan kuliah tamu yang menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil., sebagai narasumber utama. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Maumere pada Kamis (18/6/2026) tersebut mengangkat tema “Praktik Demokrasi Lokal dan Kebijakan Publik Daerah: Partisipasi Politik Generasi Muda, Transparansi Kebijakan, dan Tantangan Demokrasi di Era Digital.”

Kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa dengan jumlah peserta sekitar 76 orang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik demokrasi dan kebijakan publik secara langsung dari pemangku kebijakan daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC), dilanjutkan dengan pembacaan Kalam Ilahi, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta Mars Muhammadiyah. Suasana yang penuh semangat dan kebersamaan tampak mewarnai jalannya acara sejak awal hingga akhir kegiatan.

Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Maumere, Abdul Muis Kasim, S.Sos., M.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kuliah tamu merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang menghubungkan teori yang dipelajari mahasiswa di ruang kelas dengan praktik nyata yang terjadi di tengah masyarakat dan pemerintahan.

Menurutnya, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya dituntut memahami konsep-konsep demokrasi, konstitusi, dan kebijakan publik secara teoritis, tetapi juga perlu memahami bagaimana konsep tersebut dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kehadiran tokoh publik yang terlibat langsung dalam proses pemerintahan menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi pengembangan wawasan mahasiswa.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan memahami berbagai dinamika yang terjadi dalam proses demokrasi dan penyusunan kebijakan publik di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Daniel Fernandez, Drs., M.Si., dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya perguruan tinggi dalam mencetak generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan-persoalan publik.

Ia menyampaikan bahwa mahasiswa merupakan bagian penting dari kekuatan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai sistem demokrasi, pemerintahan daerah, dan kebijakan publik perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan akademik yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Perguruan tinggi harus menjadi ruang lahirnya generasi muda yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan forum-forum akademik seperti kuliah tamu yang mempertemukan mahasiswa dengan para praktisi dan pengambil kebijakan,” ungkapnya.

Setelah pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi utama berupa penyampaian materi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan berbagai aspek penting terkait praktik demokrasi lokal dan kebijakan publik daerah, khususnya dalam konteks pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Stefanus, demokrasi lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi nasional. Melalui demokrasi lokal, masyarakat memiliki ruang yang lebih dekat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, maupun dukungan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

“Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan demi mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Stefanus di hadapan peserta.

Selain membahas demokrasi lokal, Stefanus juga menyoroti pentingnya partisipasi politik generasi muda. Menurutnya, kaum muda memiliki posisi yang sangat strategis karena jumlahnya yang besar dan memiliki akses luas terhadap perkembangan teknologi informasi. Potensi tersebut harus dimanfaatkan secara positif untuk meningkatkan keterlibatan dalam berbagai proses demokrasi, baik melalui organisasi, forum diskusi, kegiatan sosial, maupun partisipasi dalam pemilihan umum.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transparansi kebijakan publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam era digital saat ini, tantangan demokrasi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai persoalan seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga polarisasi di ruang digital. Oleh karena itu, Stefanus mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi yang cerdas dalam menggunakan media sosial serta mampu memilah informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Sesi diskusi yang dipandu oleh moderator, Akmal Aminudin, S.A.P., M.AP., berlangsung dinamis dan interaktif. Para mahasiswa terlihat antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait mekanisme kerja DPRD, peran generasi muda dalam pembangunan daerah, hingga strategi menghadapi tantangan demokrasi di era digital.

Interaksi yang terjalin antara narasumber dan peserta menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap isu-isu demokrasi dan kebijakan publik. Berbagai pertanyaan kritis yang disampaikan mahasiswa mendapatkan respons dan penjelasan yang komprehensif dari narasumber, sehingga suasana diskusi berlangsung hidup dan edukatif.

Kegiatan kuliah tamu ini menjadi bagian dari upaya Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Maumere dalam memperkuat kualitas pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan dan tantangan nyata di masyarakat. Selain memperkaya wawasan akademik mahasiswa, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai demokrasi dan kebijakan publik, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana proses tersebut dijalankan dalam praktik pemerintahan daerah. Pengalaman belajar seperti ini diharapkan dapat membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang aktif, kritis, berintegritas, dan memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Ke depan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Maumere berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menghadirkan berbagai tokoh, akademisi, dan praktisi dari berbagai bidang. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran demokrasi yang kuat serta mampu menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara.